Pasang iklan

Pandangan Anies dan Ahok Terkait Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar

Gema.id Jakarta – Anggaran Lem Aibon senilai Rp82 milliar kini menjadi pertanyaan, pasalnya anggaran tersebut dinilai sangatlah besar. Hal ini masuk dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai ada kesalahan pada sistem, menurutnya meski saat ini penganggaran menggunakan digital namun belum bisa menjamin kesempurnaan dalam menjalankan tugas. Pendeknya Anies menduga sistem digital yang digunakan tidaklah smart.

“Sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun-tahun Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let’s do it in smart way,” kata Anies pada keterangan tertulis yang diterima, Kamis (31/10/2019).

Merespon reaksi publik tersebut Anies Baswedan menambahkan sebuah sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh bisa dikurangi.

Sementara itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta anggaran besar pengalokasian lem aibon bukanlah salah ketik, anggaran besar ini merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.

Anggaran ini merupakan anggaran kelengkapan operasional pendidikan untuk Wilayah Jakarta Barat.

“Bukan salah input, tetapi memang yang ada di dalam komponen e-budgeting adalah komponen sementara yang akan kita sesuaikan berdasarkan hasil input komponen dari masing-masing sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnanma (BTP) alias Ahok juga angkat bicara mengenai hal ini, menurutnya sistem e-budgeting sangatlah baik namun sangat disayangkan jika ada pihak yang ingin menyalahgunakan anggaran yang ada.

“Sistem itu berjalan baik jika input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi , hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada,” ungkap Ahok dikutip dari Antara, pada Kamis (31/10/2019).

Ahok menegaskan dengan adanya e-budgeting hal ini menandai bentuk transparansi kepada publik.    

Tinggalkan komentar

Baru ?, Buat akun


Masuk

Lupa password ? (tutup)

Sudah punya akun ?, Masuk


Daftar

(tutup)

Lupa Password

(tutup)