Pasang iklan

Cegah COVID-19 – Anies Setop Operasional Bus tapi Menhub Luhut Minta Ditunda

...

Gema.id Jakarta, Jakarta Pusat  – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Pemerintah Pusat agar dilakukan Karantina Wilayah pada daerah Ibu Kota. Karena hingga saat ini tercatat DKI merupakan kasus tertinggi COVID-19 di Indonesia . Terkonfrimasi pada Senin (30/3), total sebanyak 698 kasus, 74 meninggal dan 48 yang sembuh.

“Kami menyampaikan surat terkait dengan itu [kararantina wilayah DKI Jakarta],” kata Anies Baswedan.

Meski Karantina Wilayah akan diterapkan Anies Baswedan  berkomitmen akan tetap memperhatikan sektor pangan, energi,  kesehatan, komunikasi dan keuangan agar tetap beraktivitas di masa-masa tersebut.

“Itu yang kita pandang mendapat perhatian. Tentu akan ada sektor-sektor esensial lain. Jadi ini contoh lima saja , tapi tidak terbatas lima [sektor]. Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok tetap berkegiatan seperti semula,” ucapnya.

 Ia menyebutkan telah menyiapkan berbagai skenario agar logistik tetap berjalan dan pembatasan transportasi juga nantinya akan dilakukan.

Untuk menyusun hal tersebut khusunya sektor transportasi Pemerintah DKI Jakarta akan menyetop operasional bus dari dan ke Jakarta mulai Senin (30/3) sejak pukul 18.00 WIB.  Keputusan ini diambil berdasarkan rapat bersama.

“Sesuai rapat kami kemarin sore, jadi bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kepala BPTJ, Bina Marga, dan stakeholder lain, itu disepakati mulai hari ini pukul 18.00 WIB kita akan melakukan pelarangan operasional bus dari Jabodetabek,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Operasional yang dilarang sementara adalah bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), dan bus pariwisata yang berdomisili Jabodetabek.

Namun hal ini terjegal karena Plt Menhub Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar hal ini untuk ditunda utamanya  bus AKAP dari DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Jubir Kemenhub, Ade Irawati.

“Hal ini atas arahan dari Plt Menhub agar pembatasan transportasi ditunda pelaksanaannya sambil menunggu kajian yang lebih komprehensif terkait dampak ekonominya, yang juga sejalan dengan arahan Presiden dalam rapat terbatas hari ini,” jelasnya.

Tinggalkan komentar